Ketika Pendamping Desa Turun ke Jalan: Suara dari Akar Rumput yang Tak Lagi Didengar

 

Suara dari Akar Rumput yang Tak Lagi Didengar

Coretan Politik - Siang itu, di bawah matahari Desa Sedayulawas yang mulai meninggi, saya mengajar anak-anak kelas 5 pelajaran olahraga di kawasan Gunung Menjuluk. Nafas mereka terengah bercampur tawa, keringat bercucuran, dan semangat kanak-kanak yang jujur sesuatu yang selalu mengingatkan saya pada alasan awal mengapa pendidikan dan desa tak pernah bisa dipisahkan.

Tepat pukul 09.15, bel istirahat berbunyi. Saya memanfaatkan jeda itu untuk keluar sebentar. Dengan sepeda motor tua saya Supra X 125 yang setia menemani perjalanan-pendek dan jauh saya melaju menuju Kantor Kecamatan Brondong. Ada dokumen yang harus saya ambil. Dalam rencana kecil saya, selepas itu ingin singgah ngopi di warkop Jose, di depan barat, agak ke dalam dari Gedung Dakwah Muhammadiyah Brondong.

Di halaman kecamatan, dari kejauhan, mata saya tertumbuk pada sosok yang tak asing. Seorang kawan lama, sahabat semasa kami sama-sama menjadi operator sekolah dulu. Saya mengenalnya sebagai “FH”. Hari itu ia mengenakan seragam pendamping desa. Kami belum sempat berbincang, hanya saling pandang singkat pandangan yang rasanya menyimpan banyak cerita.

Di warkop, sambil menyeruput kopi hitam dengan sedikit gula manis, saya membuka TikTok. Linimasa ramai. Video demi video tentang pendamping desa turun ke jalan memenuhi layar. Judul-judul keras, suara orasi, wajah-wajah lelah tapi tegas. Saya menutup ponsel, membuka laptop, mencari referensi, membaca, lalu mulai menulis. Kopi di samping saya mulai dingin, tapi pikiran justru semakin hangat.

Pagi itu, jalanan Jakarta tidak hanya dipenuhi suara klakson dan langkah tergesa. Ia juga menjadi panggung bagi jeritan yang selama ini terpendam. Spanduk-spanduk terangkat seperti layar perahu yang terjebak badai, sementara suara massa bergulung menyerupai ombak yang akhirnya pecah di tepian kekuasaan.

Pendamping desa mereka yang biasanya bekerja dalam senyap di pelosok negeri hari itu berdiri di tengah kota. Aspal panas menggantikan tanah desa, gedung tinggi menggantikan balai musyawarah. Mereka turun ke jalan bukan untuk mencari sorotan, melainkan karena pintu dialog yang selama ini mereka ketuk terasa tak pernah benar-benar terbuka.

Aksi ini bukan sekadar demonstrasi. Ia adalah cerita tentang orang-orang yang selama bertahun-tahun menjadi jembatan antara negara dan desa, namun kini merasa jembatan itu justru runtuh dari arah pusat. Di antara riuh kota dan layar media sosial, saya teringat tatapan singkat FH di halaman kecamatan—tatapan seorang pekerja desa yang mungkin tak pernah bercita-cita berdemo, tetapi akhirnya dipaksa keadaan untuk bersuara.

Dan di situlah saya menyadari: suara dari akar rumput itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya terlalu lama tidak didengar.

Tokoh dan Peristiwa Penting

Aksi yang terekam dalam berbagai siaran televisi nasional, termasuk program berita sore Kabar Petang, memperlihatkan ketegangan yang jarang diasosiasikan dengan pendamping desa. Mereka dikenal sabar, administratif, dan dekat dengan warga. Namun hari itu, wajah-wajah lelah bercampur amarah memenuhi layar kaca.

Aliansi Pendamping Desa menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mereka anggap sepihak dan minim empati. Kebijakan tersebut dikaitkan dengan keputusan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, lembaga yang selama ini menjadi rumah kerja mereka.

Bagi sebagian pendamping, kebijakan ini bukan sekadar urusan kontrak kerja. Ia menyentuh dapur, sekolah anak, cicilan rumah, dan harga diri sebagai pekerja sosial yang selama ini berdiri di garis depan pembangunan desa.

Tantangan dan Hambatan

Menjadi pendamping desa bukan pekerjaan yang mudah. Mereka bekerja di wilayah dengan akses terbatas, infrastruktur minim, dan persoalan sosial yang kompleks. Dari membantu administrasi Dana Desa, memfasilitasi musyawarah, hingga mendampingi konflik internal warga semuanya dijalani dengan sumber daya yang sering kali pas-pasan.

Ironisnya, saat pandemi, bencana alam, dan krisis ekonomi menghantam desa, peran pendamping justru semakin krusial. Mereka menjadi penghubung bantuan sosial, penyampai informasi kesehatan, dan penenang di tengah kepanikan warga.

Namun di balik pengabdian itu, status kerja mereka kerap menggantung. Kontrak tahunan, evaluasi yang tidak selalu transparan, dan ketidakpastian masa depan menjadi beban psikologis yang terus menumpuk. Ketika kebijakan PHK muncul, ia terasa seperti palu terakhir yang memukul paku ketidakpastian itu hingga benar-benar tertancap.

Ilustrasi Detail Teknis yang Mudah Dipahami

Di tengah kemelut, para pendamping tidak hanya datang membawa amarah. Mereka juga membawa usulan. Aliansi pendamping desa mendorong sistem evaluasi yang lebih adil, berbasis kinerja nyata dan partisipasi masyarakat desa, bukan sekadar angka administratif.

Beberapa pendamping bahkan mengusulkan model kontrak jangka menengah dengan jaminan perlindungan sosial, serupa dengan tenaga pendamping komunitas di sektor kesehatan atau pendidikan. Ini bukan sekadar tuntutan kesejahteraan, melainkan upaya menjaga keberlanjutan pembangunan desa.

Harapan itu kecil, namun nyata. Seperti lilin di tengah angin, ia mungkin rapuh, tetapi tetap memberi cahaya bagi mereka yang bertahan.

Konteks Global dan Perbandingan dengan Negara Lain

Secara sederhana, pendamping desa adalah fasilitator. Mereka tidak mengambil keputusan, tetapi membantu desa memahami aturan, menyusun perencanaan, dan memastikan dana publik digunakan sesuai tujuan. Tanpa mereka, banyak desa akan kesulitan menerjemahkan kebijakan pusat yang rumit ke dalam praktik sehari-hari.

PHK massal terhadap pendamping berarti memutus rantai pendampingan itu. Desa-desa yang sudah terbiasa didampingi akan kembali berjalan sendiri, sering kali tanpa peta dan kompas yang memadai. Dampaknya bukan hanya pada pendamping, tetapi juga pada kualitas tata kelola desa secara keseluruhan.

Isu Pendukung yang Berkaitan

Jika menengok ke luar negeri, konsep pendampingan komunitas bukan hal baru. Di India, misalnya, pekerja pendamping desa (community facilitators) mendapat pengakuan sebagai bagian penting dari sistem pembangunan pedesaan. Di Brasil, agen pembangunan lokal dilibatkan secara berkelanjutan dengan perlindungan kerja yang relatif lebih stabil.

Perbandingan ini bukan untuk menyalahkan, melainkan memberi cermin. Bahwa investasi pada manusia terutama mereka yang bekerja di akar rumput adalah fondasi pembangunan jangka panjang. Negara-negara tersebut belajar bahwa memutus pendamping sama dengan memutus memori kolektif pembangunan.

Sentimen dan Suara Masyarakat

Isu pendamping desa juga bersinggungan dengan persoalan ketenagakerjaan nasional, perlindungan pekerja kontrak, dan arah kebijakan desentralisasi. Ia terkait dengan bagaimana negara memandang pekerja sosial: apakah sebagai mitra pembangunan atau sekadar tenaga administratif yang bisa diganti kapan saja.

Di sisi lain, kebijakan ini juga memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan Dana Desa yang selama ini digadang sebagai tulang punggung pembangunan dari pinggiran. Tanpa pendamping yang memadai, efektivitas dana tersebut patut dipertanyakan.

Harapan dan Ajakan

Di media sosial, suara dukungan mengalir dari warga desa yang pernah didampingi. Banyak yang menuliskan cerita tentang bagaimana pendamping membantu mereka memahami laporan keuangan, menyelesaikan konflik, atau sekadar menjadi teman diskusi di tengah keterbatasan.

Salah satu komentar berbunyi, “Pendamping desa itu bukan pegawai biasa. Mereka bagian dari cerita desa kami.” Kalimat sederhana ini merangkum sentimen yang sulit diterjemahkan dalam laporan kebijakan.

Ketika senja turun di Jakarta dan massa perlahan membubarkan diri, jalanan kembali lengang. Namun pertanyaan yang mereka tinggalkan masih menggantung di udara: apakah suara dari desa benar-benar sampai ke telinga pengambil kebijakan?

Aksi ini seharusnya tidak dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai alarm. Alarm bahwa ada yang retak dalam hubungan antara pusat dan pinggiran. Bahwa mereka yang selama ini mendampingi justru merasa ditinggalkan.

Pembangunan desa bukan sekadar angka dan laporan. Ia adalah cerita tentang manusia, relasi, dan kepercayaan. Jika pendamping desa adalah akar yang menyalurkan nutrisi kebijakan ke tanah masyarakat, lalu apa yang terjadi jika akar itu dipotong?

Pertanyaannya kini bukan hanya tentang nasib pendamping desa, tetapi tentang arah pembangunan itu sendiri: apakah kita masih mau mendengar suara dari bawah, atau memilih berjalan sendiri di atas aspal yang sunyi?

Pendamping desa, kebijakan PHK, suara desa

Berbagi :